Medium 12647901 10201143804354203 1143230902 n

Sempat diwarnai demonstrasi segelintir orang dan aksi "Caper" Haji Lulung yang ikut menghadiri sidang Kasus Uninterruptible Power Supply (UPS), Ahok selesai memberikan kesaksian pada sidang Kasus Pengadaan UPS dengan terdakwa Alex Oesman sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan UPS. Penasehat Hukum sempat mengkonfirmasi berulang-ulang beberapa pertanyaan yang memang seharusnya tidak diketahui oleh Ahok dalam posisinya selaku Wakil Gubernur, PLT Gubernur, maupun Gubernur DKI Jakarta ketika itu.

Berikut beberapa poin kesaksian Ahok :

  1. Diawal Sidang Ahok langsung menyampaikan bahwa pengadaan UPS bukanlah prioritas, terutama untuk bidang pendidikan. Ini untuk menjawab argumentasi bahwa UPS ini dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak. "(Pengadaan UPS) bukan prioritas. Yang memenuhi prioritas adalah rehab gedung sekolah, enggak ada pengadaan barang, rehab sekolah yang diprioritaskan," ucapnya.
  2. Ahok menyampaikan bahwa anggaran UPS muncul setelah menghilangnya anggaran untuk truk sampah. "Saya ingat sekali mau beli truk sampah. Tapi setelah kita bahas begitu APBD selesai masuk ke kami, uang truk sampah hilang semua," saksinya.
  3. Ahok tidak mengetahui bahwa UPS telah dimasukkan sejak bulan Agustus 2014. Ketika itu Ahok masih menjabat sebagai Plt. Gubernur DKI Jakarta.  "Bapak tidak tahu ya kalau bulan Agustus (2014) ada UPS?" tanya kuasa hukum Alex Usman  "Tidak tahu. Kalau tahu sudah saya tempeleng. Saya pecat," ujar Ahok.
  4. Ahok Membocorkan Buku Putih yang berisi Pokir (Pokok Pikiran) DPRD DKI Jakarta. Ini dibuka saat Ahok menceritakan awal mula ia mengetahui adanya upaya memasukkan anggaran sebanyak 11 Trilyun pada APBD 2015. Dia kemudian mengganti semua pejabat terkait dan akhirnya ditemukanlah Pokir tersebut. Sejak itu Ahok ngotot menggunakan e-budgeting sehingga hari ini dia menjamin tidak ada dua versi anggaran lagi.
  5. Ahok menegaskan tidak boleh adanya kegiatan baru pada APBD-Perubahan 2014. Hal ini disampaikan Ahok saat menjawab pertanyaan majelis Hakim.  Menurut Ahok Pokir DPRD tidak bisa masuk begitu saja kedalam APBD-P. "Biasanya kalau di APBD-P enggak ada yang dadakan seperti itu. Biasanya sifatnya hanya penebalan atau pengurangan saja," tegasnya.
  6. Ahok mengaku bukan Superman. Atas pertanyaan-pertanyaan kuasa hukum, Ahok menyampaikan bahwa dirinya bukan orang yang tahu segalanya. Pertanyaan kuasa hukum juga mengarah ke pendapat Ahok terkait anggaran UPS yang disebut siluman itu. Hakim Ketua Sutardjo lantas menegur kuasa hukum agar tidak menanyakan pendapat dan hal-hal yang diluar sepengetahuan Ahok dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ahok kemudian menjawab " "Saya bukan superman, pak penasehat hukum," 
sumber : detik.com/kompas.com