Menjawab tudingan sejumlah kalangan bahwa tidak sah pengumpulan dukungan Cagub independen tanpa mencantumkan nama wakil, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Sumarno mengatakan, sah-sah saja jika pengumpulan KTP dilakukan untuk satu calon gubernur. Meskipun, pengumpulan KTP yang dilakukan belum menyertakan nama calon wakil gubernur. Hal ini berkaitan dengan kegiatan pengumpulan KTP untuk Ahok yang dilakukan oleh Teman Ahok. Form dukungan yang disebar ke masyarakat belum mencantumkan nama cawagub. Sumarno mengatakan, hal ini tercantum dalam Peraturan KPU No 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan. 

"Bisa saja tapi saat diserahkan pada KPU nama cawagubnya sudah harus ada," ujar Sumarno ketika dihubungi kompas.com, Selasa (23/2/2016).

Sumarno memang menekankan bahwa nama calon sudah harus ada saat berkas dikumpulkan ke KPU. Pernyataan resmi dari ketua KPUD ini senada dengan pemaparan Amalia Ayuningtyas, juru bicara Teman Ahok. “Calon wagub itu boleh diisi belakangan, sebelum berkas dukungan dikumpul ke KPU. Kita kan bikin form juga nggak asal” kata Amalia.

Teman Ahok juga memastikan sebelum satu juta berkas KTP dikumpulkan, form sudah akan diisi nama pasangan Cagub-Cawagub. Nantinya, ini juga akan melibatkan diskusi dengan Ahok. “Sebelum dikumpul pasti sudah kita cantumkan nama wakilnya. Ini nanti juga akan didiskusikan dengan Pak Ahok, juga akan diberitakan ke warga Jakarta yang ikut dukung. Makanya kita juga akan kawal terus perkembangan soal cawagub ini.” paparnya.

Menurut Amalia, beredarnya informasi bahwa form dukungan Teman Ahok tidak sah merupakan langkah frustasi lawan politik Ahok. “Kemungkinan itu statement frustrasi. Sudah bingung mau cari kesalahan kita dimana. Jadi ya bisanya menyebarkan informasi yang membingungkan masyarakat” ungkapnya.

Sebelumnya, beberapa lawan politik Ahok mencoba menjegal gerakan pengumpulan KTP ini dengan mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan Teman Ahok tidak sah karena belum mencantumkan nama calon wakil.