#BaruPasAhok, PKL dirangkul dan diatur agar menempati lokasi strategis.

Ada teman-teman yang suka dilema dengan keberadaan PKL?
Di satu sisi kita sadar, PKL berdagang sebagai mata pencariannya. Namun di sisi lain, keberadaan PKL yang tidak diorganisir malah menganggu hak pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.

Selain Lenggang Jakarta, kini, setiap mal di Jakarta harus menyediakan lahan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL). Luas lahan yang wajib disediakan mal 10-20 persen dari besaran luas yang dibangun. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Aturan ini dibuat karena melihat tren warga Jakarta yang berekreasi di Mal.

Meski demikian, masih banyak Mal yang belum menerapkan aturan ini. Bahkan tak jarang, PKL yang sudah ditampung di dalam tidak mampu bersaing dengan PKL di luar mal. Karena pengelola mal membentuk koperasi untuk menentukan harga jual.

Uniknya, lahan ini bukan untuk disewakan pada PKL. Jadi PKL bisa berdagang dengan hanya membayar biaya listrik. Selain itu, Ahok juga ingin agar PKL yang berdagang di Mal tidak dirugikan dengan penentuan harga tinggi oleh pihak Mal.

"Mereka buat si PKL nggak sanggup juga. Mereka bentuk koperasi tapi harga makanan lebih mahal. Untuk orang kecil kan beda Rp 5.000 atau Rp 2.000 lumayan," ujar Ahok.

Padahal kebijakan yang diinginkan Pemprov agar harga jual PKL di dalam dan di luar mal bisa sama. Sehingga mereka bisa bersaing dengan sehat.

Nah, masih ada yang mau bilang Ahok anti rakyat kecil?
#TetapAhok