Keputusan PLT Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, membatalkan 14 lelang dini proyek pembangunan atas masukan dari DPRD DKI menuai kontroversi. Pasalnya, lelang untuk percepatan pengadaan barang dan jasa ini memiliki dasar hukum dan tidak merugikan negara. Selain itu, tindakan ini justru dinilai berpotensi menghambat penyerapan anggaran dan pembangunan daerah.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Agus Prabowo menilai, penghentian lelang ini justru akan menghambat penyerapan anggaran. Menurut Agus, selama ini proyek pembangunan sering tidak selesai dan penyerapan anggaran tidak optimal akibat lelang yang terlambat.

“Pengadaan dan penetapan anggaran sering tidak sinkron. Anggaran mulai Januari dan harus selesai akhir Desember. Padahal proses persiapan pengadaan hingga selesai membutuhkan waktu lebih panjang,” papar Agus seperti dikutip dari Harian Kompas, Rabu (2/11/16).

Agus mengatakan, Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan landasan hukum percepatan lelang yang dilakukan Gubernur DKI non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Melalui kebijakan percepatan lelang, proyek bisa mulai sejak awal tahun dan selesai sebelum tahun anggaran berakhir.

Adapun pembangunan yang terancam tertunda pembangunannya merupakan proyek pembangunan fisik rusun dan fasilitas umum. Antara lain Rusun Polri Pesing dan Rusun Blok Nagrag. Selain itu, terdapat pembangunan RPTRA dan pembangunan sekolah. Sementara pembanguan Rumah Sakit Tarakan yang telah mendapat pemenang lelang akan tetap diteruskan.

PLT Akomodir Keluhan DPRD

Sebelumnya, wakil ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik memprotes kebijakan Ahok yang mempercepat proses lelang. Hal ini diamini PLT Gubernur yang mengatakan rancangan KUA-PPAS yang diajukan Ahok bersifat sepihak dan belum disetujui anggota Dewan. Pria yang akrab disapa Soni ini juga mengaku kebijakan ini dibuat untuk menghormati DPRD.

"Semata-mata untuk menghormati DPRD. Saya minta untuk ditunda dulu sementara. Kami lihat dulu. Untuk pemenang satu itu, ada argumentasi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, itu bisa kalau kondisi tertentu," tutur Soni.