Krisis air bersih berpotensi menghantui warga Jakarta, khususnya mereka yang tidak mampu membayar mahal pasokan air bersih. Pasalnya saat ini, kebutuhan air bagi 10 juta warga Jakarta mencapai 26.100 liter per detik. Jumlah ini jauh dari ketersediaan air yang dikelola oleh dua perusahaan swasta, PT. Palyja dan PT. Aetra, yang hanya mampu memasok kurang lebih 17.000 liter air per detik.

Bukan hanya tidak mampu memenuhi pasokan air bersih, pemerataan ketersediaan air dan kualitas air yang disediakan dua perusahaan swasta ini juga bermasalah. Warga Penjaringan, Jakarta Utara, mengeluh harus membeli air jerigen seharga Rp. 12.000/2 jerigan untuk keperluan memasak, mandi, dan wudhu. “Awalnya, air agak keruh dan berpasir. Setelah itu agak jernih, tapi setelah itu semakin mengecil. Dua bulan terakhir ini bahkan tidak keluar air sama sekali dari sambungan pipa,” keluh Agung Nugroho, warga Penjaringan saat diwawancarai Suara Pembaruan (11/05/16).

Buruknya layanan dan kualitas air ini tidak sebanding dengan tarif tinggi yang ditetapkan kedua perusahaan. Meski kualitas dan pelayanan buruk, warga tetap harus membayar mahal yakni Rp. 7.800/m3. Tarif ini sangat tinggi ibanding dengan tarif air bersih di Malaysia yang hanya Rp.  2.200/m3 dan Singapura Rp. 3.500/m3.

Buruknya layanan dan kualitas air ini disikapi serius oleh Ahok. Pasalnya, ia hendak mengakuisisi kedua perusahaan swasta, PT. Palyja dan PT. Aetra, agar hak mengelola air bersih kembali pada PAM (BUMD) milik DKI dan dapat dikontrol oleh Pemprov.

Hanya saja, upaya ini terhambat oleh beberapa oknum LSM yang menuntut dirinya apabila tetap mengambil alih kedua perusahaan tersebut. “Solusi kita mau ambil alih Aetra, Palyja. Tapi digugat juga. Ini kadang LSM terlalu pinter," ujar Ahok saat diwawancarai (8/6/16).