Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan gugatan Judicial Review (JR) Teman Ahok bersama dengan Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI), Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (KIB), serta 2 pemohon individu. Keputusan dibacakan di Ruang Sidang Utama Gedung MK, hari ini, Rabu (14/06/17) terkait Pasal 41 dan Pasal 48 Undang-Undang No.1 tahun 2015 mengenai mekanisme dukungan bagi calon Independen yang akan maju dalam Pilkada.

Singgih Widyastono, juru bicara Teman Ahok menyampaikan bahwa hasil putusan JR dari pasal Pilkada untuk calon perserangan ini, dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. "Jadi pasal 41 sudah tidak lagi harus mengikuti data yang ada di DPT dan DP4 termutakhir, melainkan yang sudah mempunyai hak pilih boleh ikut mendukung calon perseorangan,” tegas Singgih.

Sementara, Pasal 48 yang terkait dengan mekanisme verifikasi faktual untuk dukungan calon Independen, Singgih menjelaskan bahwa verifikasi faktual tetap perlu dilaksanakan dan hasilnya pun tetap perlu dibuka ke publik.  Meski begitu, MK sepakat agar nama pendukung tidak perlu diumumkan demi menjaga kerahasiaan pilihan politik.

“MK berpendapat hasil verifikasi faktual pendukung calon perseorangan tetap harus diumumkan kepada publik, namun terbatas pada jumlah dukungan yang memenuhi persyaratan calon perseorangan,”  ujar Singgih sambil membacakan hasil amar putusan dari Mahkamah Konsitusi.

Majelis MK menambahkan bahwa pembukaan informasi hasil verifikasi faktual ke public ini dimaksudkan agar hak atas informasi terpenuhi dan pada saat yang sama kerahasiaan pilihan atau dukungan politik seseorang sesuai dengan keyakinan politiknya tetap terjamin.

Seperti diketahui sebelumnya, Teman Ahok beserta GNCI mengajukan Judicial Review Pasal 41 dan 48 UU Nomor 10 tahun 2016 tetap setahun yang lalu. Gugatan ini diajukan karena kedua pasal tersebut dinilai mengganjal siapapun calon Independen yang akan maju dalam Pilkada.

Baca berita terkait :

Teman Ahok Daftarkan Gugatan UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi

Teman Ahok Menang di MK