Medium hamdi muluk guru besar ui

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran di kalangan pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menuai pro dan kontra. Banyak kalangan menilai langkah sang gubernur ini sudah tepat agar para pegawai Pemprov DKI Jakarta lebih maksimal bekerja. Apalagi, pekerjaan rumah Jakarta masih menumpuk dan tugas melayani warga pun belum maksimal.

Tidak sedikit juga yang menganggap tindakan Ahok tersebut berdampak negatif. Alasannya, para pegawai pemerintahan ini tidak nyaman bekerja akibat dibayang-bayangi ancaman dijadikan staf biasa, atau bahkan dipecat jika dinilai tak becus bekerja.

Terlepas dari dampak negatif yang dikhawatirkan, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk berpendapat tindakan Ahok sudah sesuai pada jalurnya. Dalam perbincangan dengan Jakarta Kini mengenai pro-kontra rotasi serta mutase tersebut pada pertengahan Oktober lalu, profesor pakar psikologi politik, birokrasi, dan pemerintahan ini menganggap aksi Ahok merupakan usaha meluruskan kembali birokrasi di Jakarta.

Lalu, apa dan bagaimana pendapat Hamdi Muluk selanjutnya? Berikut petikan wawancaranya:

Apa tanggapan Anda terhadap kebijakan Ahok dalam menangani birokrasi di Jakarta?

Sebenarnya apa yang dilakukan Ahok bukan sesuatu yang istimewa. Itu sangat lumrah, dan sudah seharusnya dilakukan di sebuah organisasi yang pengelolaan dan pelayanannya ingin profesional. Prinsip akuntabel, proporsional dan berkeadilan, serta menjunjung prinsip meritokrasi yang coba diterapkan Ahok adalah ciri pengelolaan organisasi modern. Memang harus seperti itu.

Lantas, mengapa yang dilakukan Ahok tampak istimewa dan mendapat respon beragam?

Prinsip pengelolaan organisasi seperti ini sebenarnya sudah lumrah di perusahaan-perusahaan swasta. Namun, tak lumrah di organisasi pemerintahan yang biasa bersinggungan dengan dunia politik dan memiliki banyak kepentingan-kepentingan tertentu. Ada political barrier untuk melakukannya, sehingga tidak semudah di perusahaan swasta. Tapi, pemerintahan di Jakarta yang sekarang dilanjutkan Ahok, berani untuk memulainya. Sudah terlalu lama praktik pemerintahan ini dibengkok-bengkokkan. Ahok sedang berusaha meluruskannya kembali. Dia punya political will untuk melakukannya. Mulai dari proses pelelangan jabatan, sampai tes yang menggunakan metode modern seperti Computer Adaptive Test (CAT). Termasuk evaluasi berkala, memberi kesempatan bagi pegawai berprestasi, serta menutup jalan bagi yang tidak bekerja baik dan malas-malasan.

Rentang evaluasi terlalu singkat dengan jumlah orang yang dirotasi sangat banyak, dinilai memberikan tekanan psikologis bagi para pegawai Pemprov DKI Jakarta. Apakah benar?

Ya. Ini jelas akan memberikan tekanan psikologis bagi orang-orang yang tidak mampu menunjukkan kinerja baik. Kalau bekerja dengan baik dan kinerjanya bisa terlihat, tentu tidak perlu tertekan secara psikologis. Orang-orang yang memegang jabatan dan takut dievaluasi, pasti tidak perform dalam tugasnya. Pekerjaannya tidak beres sehingga tidak berani dievaluasi. Selain itu, banyak pula orang-orang yang ingin status quo. Mereka merupakan pihak yang menginginkan birokrasi di Pemprov DKI Jakarta tidak dikelola secara profesional. Oknum-oknum ini resah karena kepentingannya goyang, akibat adanya pengelolaan profesional, transparan, dan fair di birokrasi. Mereka tak bisa lagi bermain anggaran atau menitipkan oknum untuk bekerja di Pemprov DKI Jakarta lagi. Akhirnya, mereka hembuskan isu bahwa sistem evaluasi kinerja ini membuat pegawai tertekan dan ketakutan. Padahal, secara psikologis evaluasi kinerja itu sangat normal. Waktunya bisa saja tiga bulan, enam bulan, atau tergantung pekerjaannya.

Jadi, ini merupakan reformasi birokrasi yang seharusnya sudah dilakukan sejak dulu?

Betul. Ahok memulainya dari proses pelelangan, atau dikenal dengan istilah open recruitment. Ini merupakan kerjasama antara Badan Kepegawaian Daerah dengan tim assessment yang berisi para akademisi dan psikolog ahli di bidang tersebut. Saya lihat, penilaian ini diberikan terhadap para pegawai baru masuk maupun yang akan dirotasi. Ketika proses rekrutmen dimulai dengan bersih, independen, tanpa ada kepentingan, saya rasa Ahok juga akan transparan dalam menilai kinerja aparatnya. Mulai dari e-budgeting guna mengontrol keuangan dan pengadaan, sampai laporan melalui Jakarta Smart City untuk melihat kinerja lapangan para pegawai Pemprov DKI Jakarta. Tindakan Ahok ini memang bukan cara baru, tapi dia menyelesaikan permasalahan yang sudah puluhan tahun menjamur di Pemprov DKI Jakarta. Sistem yang Ahok buat memberikan kesempatan yang sama dan adil terhadap semua orang untuk bisa masuk ke birokrasi. Pekerja baik akan mendapat kesempatan promosi, adapun yang malas tentu tak bisa naik jabatan.

Apa saran Anda untuk menyempurnakan reformasi birokrasi yang digalang Ahok?

Menurut saya, reformasi birokrasi ala Ahok tidak perlu dipermasalahkan, karena memang ini yang seharusnya dilakukan. Ahok tidak perlu ragu dengan isu dan kepentingan-kepentingan yang pasti akan terus berdatangan. Dia harus bisa mendobrak political barrier yang ada di birokrasi DKI Jakarta. Saya rasa sudah puluhan tahun Pemprov DKI Jakarta menjadi sarang korupsi. Solusi terbaik untuk mengatasinya adalah reformasi birokrasi dengan keberanian dari Ahok.