Medium pinboard


Dalam 10 bulan terakhir, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah 11 kali melakukan perombakan birokrasi. Sebanyak 7.692 pejabat telah berganti posisi. Layaknya seorang manajer tim, utak-atik personil harus Ahok lakukan demi mencari formasi terbaik. Tujuannya, supaya tim mampu bergerak cepat menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah yang masih menumpuk di Jakarta.

Keinginan Ahok menjalankan birokrasi yang efisien, transparan, dan bebas korupsi diwujudkan melalui reformasi birokrasi besar-besaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.  Semua jabatan di hampir seluruh dinas tak luput dari pengawasannya. Jika dinilai tak berani menegakkan aturan, jujur, serta mampu melayani secara baik dan cepat, pejabat di eselon 4, 3, dan 2 pun bisa dirombak.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan bosnya memang sangat sensitif terhadap laporan kinerja yang lamban. Apalagi mengenai penggelapan uang, gratifikasi, dan permainan anggaran. "Secara prinsip, beliau (Ahok) menginginkan birokrasi yang clean and clear. Untuk itu dibutuhkan personil yang mumpuni di tiap dinas," kata Agus, seperti dilansir portal berita www.beritajakarta.com, pekan lalu.

Upaya reformasi birokrasi yang dilakukan Ahok jelas menuai berbagai reaksi, pro dan kontra. Ketegasan Ahok dalam upaya mengubah kultur serta citra birokasi Pemprov DKI Jakarta yang lamban dan korup banyak mendapat pujian. Meski begitu, tak sedikit pula yang menganggap tindakan Ahok itu memberikan dampak negatif. Para pegawai pemerintahan ini menjadi tidak nyaman bekerja akibat dibayang-bayangi ancaman dijadikan staf biasa, atau bahkan dipecat jika dinilai tak becus bekerja.

Bahkan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuding tindakan Ahok telah berdampak pada minimnya serapan anggaran di Jakarta, karena banyak pejabat yang ketakutan. Belum lagi tudingan bahwa pergantian pejabat tersebut terkait dengan persiapan Ahok menghadapi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017.

Ahok membantah tegas tudingan itu. Menurut dia, salah satu alasan pergantian pejabat justru karena tak bisa menyerap anggaran dengan baik. Selain itu, rotasi yang dia lakukan pun malah menciptakan musuh, sehingga tidak sesuai jika dikaitkan dengan persiapan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. "Saya ditanya wartawan, apakah (rotasi) ini untuk Pilkada nanti? Saya jawab sama sekali tidak. Saya justru menciptakan musuh," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, seperti dilansir www.detik.com, beberapa waktu lalu.

Menurut Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk, tindakan Ahok tersebut bukan sesuatu yang istimewa. Hal itu sudah sangat lumrah dan seharusnya dilakukan di sebuah organisasi yang ingin profesional dalam pengelolaan serta pelayanan. Menjalankan organisasi dengan prinsip akuntabel, proporsional dan berkeadilan, serta menjunjung prinsip meritokrasi yang coba diterapkan Ahok adalah ciri pengelolaan secara modern.

Apa yang dilakukan Ahok lumrah dilakukan di perusahaan swasta. Namun, di organisasi pemerintah, hal itu biasanya bersinggungan dengan dunia politik yang memiliki segudang kepentingan tertentu. Ada political barrier untuk melakukannya, sehingga menjadi tak mudah. Untungnya, pemerintahan Ahok di Jakarta berani untuk memulainya.

Tak Sekadar Asal Ganti

Proses mencari personil yang tepat untuk mengisi suatu posisi di Pemprov DKI Jakarta tak dilakukan asal-asalan. Kepala BKD Jakarta Agus Suradika menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan di bawah kepemimpinan Gubernur Ahok selalu membuka peluang bagi seluruh jajaran pegawai negeri yang potensial. Jika dahulu pertimbangan pengangkatan hanya dilakukan oleh dinas terkait, sekarang harus melalui proses assessment dan penilaian track record si calon.
"Pak Gubernur selalu meminta data pertimbangan untuk pengangkatan. BKD dan Inspektorat secara aktif bekerjasama mencari data si kandidat. Dicek bagaimana track record di dinas sebelumnya," kata Agus, seperti dilansir portal berita www.beritajakarta.com, pekan lalu. Pertimbangan dari atasan sebelumnya juga menjadi perhatian.
Kelayakan kompetensi berupa pembuatan makalah yang dikerjakan di tempat, wawancara, dan Computer Assessment Test (CAT) menjadi proses berikutnya. Bahkan, terhadap beberapa calon yang dianggap potensial, Ahok tak segan langsung mewawancarainya sendiri. "Namun, Pak Gubernur tetap obyektif, tetap melihat hasil assessment dari si kandidat. Kalau hasilnya memang belum bagus, ya tidak diangkat dulu," ujar Agus.
Ahok dan BKD memilih metode CAT karena merupakan teknik tes modern. Hasilnya bisa langsung diketahui secara cepat, dan membuat pelaksanaan tes terbebas dari kepentingan atau titipan yang subyektif. CAT biasa dilakukan setelah penilaian makalah dan wawancara. Dengan demikian ada beberapa tahapan dan pertimbangan untuk menempatkan pejabat tepat di dinas yang butuh pelayanan cepat.
Pada sekitar akhir September, Ahok mengatakan selalu berusaha meminta pertimbangan orang-orang terdekat atau atasan pejabat yang kemungkinan akan didemosi. "Kalau tidak terlalu buruk, saya coba tanyakan ke atasannya soal kemungkinan mempertahankan. Dicoba diberi kesempatan satu bulan, kalau memang jelek ya diganti," kata Ahok, kepada www.detik.com.
Namun, ada beberapa pelanggaran yang tidak bisa ditolerir dan pelanggarnya pasti langsung terkena hukuman. Terhitung sejak Januari-September 2015, terdapat 273 pegawai yang dihukum akibat mangkir kerja. Sebanyak 127 pegawai turun pangkat dan dimutasi karena pelanggaran berat, seperti bolos lebih dari 47 hari kerja, melakukan tindak pidana, dan penyalahgunaan anggaran serta wewenang. Jadi, jangan main-main dengan Ahok (Bagus-Ali)