Medium transparency 0

Genap satu tahun pemerintahan Ahok, Jakarta mengalami banyak perubahan. Pemberantasan korupsi, pembenahan tata kota, penanggulangan banjir dan macet, hingga reformasi birokrasi, menjadi PR Ahok selama satu tahun ini. Selain itu, sosok Ahok juga dikenal sebagai pejabat menjunjung tinggi transparansi dalam menjalankan pemerintahan.

Awal Karir Politik

Ahok telah membuktikan hal ini sejak awal karir politiknya sebagai anggota DPRD Belitung Timur 2004-2009. Ahok menunjukkan komitmennya dengan menolak mengambil uang Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif. Gebrakan ini melejitkan pamor Ahok sebagai sosok publik yang berintegritas, hingga mengantarkannya menjadi Bupati Belitung Timur pada tahun 2005.

Selama menjabat sebagai Bupati Belitung Timur, Ahok tetap menjaga integritasnya. Bahkan tahun 2007 ia dinobatkan sebagai Tokoh Anti Korupsi dari penyelenggara negara oleh Gerakan Tiga Pilar Kemitraan yang terdiri dari KADIN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Masyarakat Transparansi Indonesia.

Karir politik Ahok berlanjut pada tahun 2009 ketika ia terpilih sebagai Anggota DPR RI, mewakili Bangka Belitung. Di DPR RI, Ahok menciptakan standarisasi baru bagi anggota DPR lain dalam menjunjung transparansi. Melalui situs pribadinya (ahok.org), Ahok merinci laporan aktivitas kerjanya di DPR baik dalam proses pembahasan undang-undang maupun berbagai kunjungan kerja.

Gebrakan positif yang dilakukan Ahok berlanjut hingga saat ia terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017, mendampingi Gubernur Joko Widodo saat itu. Terobosannya dengan mengunggah video rapat Pemprov DKI di YouTube memperoleh banyak respon positif dari masyarakat. Meski demikian, langkah tegas Ahok ini kerap menimbulkan pro dan kontra.

Menjabat Sebagai Gubernur DKI Jakarta

Perubahan konstelasi politik mengantarkan Jokowi yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sebagai Presiden RI. Hal ini menjadikan Ahok secara legal-formal naik sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia berkomitmen untuk melanjutkan cita-cita bersama Jokowi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan di Jakarta.

Langkah Ahok diuji ketika kisruh ‘begal APBD DKI 2015’. Ahok yang ingin menerapkan e-budgeting sempat mendapat hambatan dengan ditemukannya anggaran siluman dalam RAPBD DKI 2015. Tidak hanya menerapkan e-budgeting, Ahok kemudian mengeluarkan kebijakan menyajikan data secara terbuka kepada publik. Melalui portal data.jakarta.go.id, Ahok ingin membeberkan data secara transparan sebagai bentuk peningkatan partisipsi publik.