Komitmen Ahok untuk transparansi birokrasi dan pemberantasan KKN dinilai merupakan yang paling konkret. "Melanjutkan dan memperkuat kerjasama dengan institusi terkait pemberantasan korupsi. Program kerja Ahok menurut saya lebih konkret terutama dalam hal pemberantasan korupsi," kata Reza, Peneliti The Indonesian Institute, Selasa (29/11/2016).

Berikut program kerja Ahok dalam reformasi birokrasi yang dinilai mendorong semangat transparansi dan pemberantasan korupsi:

1.     Menyempurnakan penggunaan Indikator Kinerja (KPI) dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja birokrasi secara terukur sebagai dasar dalam melakukan lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan demosi, dan penentuan besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

2.     Mewajibkan setiap pejabat Pemda untuk membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap tahun.

3.     Melanjutkan dan memperkuat kerja sama dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, PPATK, BPK, dan BPKP dalam rangka pemberantasan KKN.

4.     Meningkatkan transparansi anggaran melalui sistem IT yang mudah diakses publik.

5.     Melanjutkan keterlibatan auditor profesional dalam proses penyisiran anggaran.

6.     Menyempurnakan sistem perencanaan terpadu (mulai dari e-musrenbang sampai dengan e-budgeting) sehingga proses perencanaan semakin terkendali dan tepat sasaran.

Ahok sudah bikin sistem pemerintahan yang transparan supaya kita ikut mengawal.

Kalau bukan Ahok gubernurnya, kita nggak bisa lagi terlibat mengawasi anggaran dan kinerja birokrat.

Selamat Hari Anti Korupsi Internasional

#TetapAhok